Pengertian Aturan Kerja Sesuai UU Cipta Kerja Terbaru
Aturan kerja adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan untuk ditaati oleh karyawan. Aturan kerja bersifat mengikat dan wajib diikuti oleh karyawan. Bahkan, biasanya aturan kerja juga dituliskan dalam kontrak kerja.
Dalam bisnis, aturan kerja penting untuk memastikan karyawan dan semua orang yang berada di lingkungan perusahaan dapat bertanggung jawab dan memberikan kontribusi terbaiknya kepada perusahaan.
Lebih lanjut, Glints akan membedah pengertian aturan kerja dan bagaimana penerapannya di perusahaan. Jika Anda ingin membaca insight lebih lanjut, baca artikel ini selengkapnya!
Aturan kerja adalah susunan aturan yang harus dilaksanakan dengan taat oleh seluruh karyawan selama jam kerja atau jam operasional perusahaan. Selain itu, aturan kerja umumnya hanya berlaku di lingkungan perusahaan.
Untuk para karyawan, aturan kerja menjadi panduan untuk berperilaku di lingkungan kerja. Selain itu, tujuan pemberlakuan aturan kerja dapat membantu karyawan untuk memudahkan karyawan menjalankan tanggung jawabnya di pekerjaan dengan lebih baik.
Adanya aturan kerja juga menjadi norma yang berlaku secara umum di lingkungan kerja, misalnya aturan jam kerja, tata cara mengajukan izin dan cuti serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kantor. Hal-hal ini yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada produktivitas kerja.
Selain itu, aturan kerja juga memuat hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Hal ini termasuk besaran upah dan berbagai tunjangan yang akan diperoleh karyawan jika menaati aturan kerja, konsekuensi pelanggaran, serta hal-hal lain yang terkait.
Anda mungkin sudah menangkap apa saja tujuan dibuatnya aturan kerja namun untuk lebih jelasnya, Anda dapat membaca apa saja tujuan dari aturan tersebut melalui poin-poin di bawah ini.
Disiplin menjadi kualitas penting untuk menjaga produktivitas kerja. Tentu akan sangat bagus apabila motivasi disiplin ini datang dari dalam diri karyawan. Namun, dalam organisasi yang besar sering kali mengandalkan kesadaran diri saja tidak cukup.
Perusahaan perlu menuliskan perjanjian untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan yang ada. Hal ini karena peraturan tertulis sering kali dianggap lebih mengikat ditambah lagi adanya konsekuensi jika ada pelanggaran yang dilakukan dapat meningkatkan kedispilanan karyawan.
Dalam hubungan kerja yang dilakukan, tentu masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban atas pihak lain. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya dalam organisasi yang besar seperti perusahaan, hubungan ini memerlukan aturan tertulis untuk memastikan semua pihak taat pada kewajibannya.
Aturan kerja penting untuk menjadi prosedur standar yang menjadi acuan semua orang di lingkungan kerja untuk berperilaku. Hal ini akan memudahkan semua orang untuk berekspektasi atas satu sama lain.
Kesepakatan seperti aturan kerja ini juga memudahkan untuk mencapai produktivitas kerja karena masing-masing sudah memiliki acuan kewajiban dan apa yang diharapkan.
Payung hukum untuk perusahaan menetapkan aturan kerja adalah UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Artinya, perusahaan dapat membuat peraturan kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungannya selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya.
Misalnya, aturan kerja dapat memuat poin-poin lebih rinci dari peraturan perundangan yang mengatur ketenagakerjaan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat membaca uraian di bawah ini.
Penting sekali diperhatikan oleh para leaders bahwa jangan sampai aturan kerja dibuat hanya untuk pajangan. Yang pertama dilakukan justru adalah memahami tujuan perusahaan sehingga aturan kerja yang dibuat juga tepat sasaran.
Selain itu, leaders juga perlu bersiap atas konsekuensi dari aturan kerja yang dibuat. Hal ini termasuk, risiko, biaya yang mungkin timbul bahkan manfaat dari aturan tersebut.
Penting diperhatikan, yang dimaksud undang-undang di sini termasuk peraturan turunannya bukan hanya payung besarnya saja. Hal ini juga termasuk jika ada peraturan daerah terkait ketenagakerjaan yang berlaku di lokasi operasional perusahaan.
Hal ini penting dilakukan karena memang undang-undang menjamin kekuatan hukum aturan kerja yang dibuat perusahaan dan perusahaan bebas membuat aturannya sendiri. Namun begitu, aturan yang dibuat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di atasnya.
Para pihak yang terikat aturan kerja adalah pekerja dan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penting untuk memahami hak dan kewajiban kedua belah pihak sebelum membuat aturan kerja.
Hal ini penting untuk memastikan aturan kerja adil untuk semua pihak. Aturan kerja juga dapat merupakan salah satu instrumen untuk memberikan kepastian dan jaminan atas hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Lingkup aturan kerja adalah di mana dan kapan aturan kerja berlaku. Hal ini harus dijelaskan serta ditulis dalam aturan yang disepakati.
Idealnya, masa berlaku aturan kerja setidaknya 2 tahun sebelum diganti dengan peraturan baru yang lebih relevan dengan perkembangan bisnis yang terjadi. Hal ini juga penting menjadi catatan sebelum membuat aturan kerja.
Aturan kerja yang cukup universal untuk semua situasi dan perkembangan bisnis akan lebih baik dibandingkan yang terlalu fokus pada tahap perkembangan perusahaan saat ini.
Menyiapkan aturan kerja yang baik menjadi kewajiban dari HR dan juga para pimpinan di perusahaan. Termasuk dalam penerapan dan penegakkan aturan ini di lingkungan perusahaan.
Dalam penegakkan aturan kerja tentu lebih mudah jika karyawan memang memiliki disiplin yang tinggi. Hal ini dapat dimulai dari proses rekrutmen.
Rekruter ahli terspesialisasi sesuai industri dari Glints siap membantu Anda menemukan kandidat yang tepat. Mulai konsultasikan kebutuhan rekrutmen Anda dengan mengisi formulir di bawah ini.
