Di tengah upaya global mengurangi emisi karbon dan mendorong ketahanan ekonomi serta sosial, Indonesia telah menetapkan komitmen penting untuk mencapai target iklim dan pembangunan.
Sebagai negara berkembang, Indonesia berada di persimpangan kritis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi emisi karbon.
Dalam rencana jangka panjangnya, Visi Maju 2045, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 5,7%.
Namun, seperti yang dicatat oleh Bank Dunia pada tahun 2023, tidak ada negara yang berhasil mencapai status berpenghasilan tinggi sambil mengurangi emisi, sebuah tantangan yang tersirat dalam transisi karbon rendah.
Table of Contents
TogglePada tahun 2019, lebih dari 65 juta orang bekerja di sektor energi dan terkait, yang mencakup hampir 2% dari total pekerjaan formal di seluruh dunia, dengan setengah dari tenaga kerja tersebut berada di teknologi energi bersih.
Menurut laporan IRENA & ILO pada tahun 2022, jumlah tenaga kerja di sektor energi secara global pada tahun 2030 diperkirakan bisa meningkat menjadi 139 juta dalam skenario 1.5°C, termasuk lebih dari 74 juta di efisiensi energi, kendaraan listrik, sistem daya/fleksibilitas, dan hidrogen.
Namun, di Indonesia, hingga tahun 2022, belum ada peningkatan signifikan dalam persiapan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung transisi energi.
Pemerintah belum menetapkan strategi yang jelas untuk mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam transisi energi, apalagi mempersiapkan tenaga kerja yang ada untuk beralih dari generasi berbasis fosil ke terbarukan.
Mahatmi Parwitasari, Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, pada sebuah wawancara di Jakarta, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun Peta Jalan Pengembangan Lapangan Kerja Hijau.
“Ekonomi hijau tidak hanya meningkatkan lapangan kerja hijau, tetapi juga merupakan komponen penting dalam transformasi ekonomi kita,” terangnya.
Untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan memajukan sektor energi terbarukan yang berkembang, Indonesia membutuhkan kebijakan pasar tenaga kerja yang dirancang dengan baik dan program pendidikan serta pelatihan yang berorientasi ke depan.
Pendekatan umum dengan pemahaman dan tindakan lokal akan lebih efektif mengingat kondisi ketenagakerjaan dan demografis yang beragam di Indonesia.
Pertimbangan kebijakan harus fokus pada daerah geografis atau spesifik yang terdampak oleh transisi energi, dengan mempertimbangkan kebijakan industri dan perusahaan, pengembangan keterampilan, kebijakan pasar tenaga kerja aktif, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kebijakan perlindungan sosial.
Perubahan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek lingkungan, tetapi juga pada kebijakan ekonomi, sosial, inovasi, dan fiskal.
Faktor-faktor ini harus ditingkatkan secara signifikan untuk mendorong perubahan transformatif. Sebagai salah satu indikator sosial ekonomi dan kesejahteraan, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan.
Misalnya, peningkatan penggunaan energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil akan menggeser permintaan ketenagakerjaan menuju aktivitas ekonomi yang lebih bersih.
Seiring dengan komitmen Indonesia untuk transisi energi bersih, akan terjadi peningkatan permintaan akan talenta hijau yang berkualitas.
Posisi-posisi yang dibutuhkan tidak hanya terfokus pada tenaga kerja teknis, tetapi juga meliputi berbagai peran dalam manajemen proyek, kebijakan dan regulasi, serta inovasi dan pengembangan teknologi.
Berikut ini beberapa posisi yang diperkirakan akan meningkat kebutuhannya:
Transisi ke energi bersih juga berpotensi mengurangi kebutuhan untuk beberapa peran dalam sektor energi konvensional, seperti:
Untuk menarik dan mempertahankan talenta hijau, perusahaan harus merancang strategi yang menarik tidak hanya dari segi finansial tetapi juga memenuhi kebutuhan profesional dan personal karyawan. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan:
Melalui persiapan yang matang dan strategi yang inklusif, Indonesia dapat mengoptimalkan keuntungan dari transisi ke energi bersih, mengurangi dampak negatif terhadap pekerjaan yang ada, dan membangun masa depan yang berkelanjutan bagi tenaga kerja di seluruh negara.